Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan perluasan program pendidikan karakter berbasis semi militer yang selama ini ditujukan bagi siswa bermasalah. Mulai Juni 2025, program tersebut akan mencakup warga dewasa yang kerap membuat onar dan meresahkan masyarakat, meski tidak melakukan tindak pidana.
Menurut Dedi, program pembinaan ini akan dilaksanakan di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi. Tujuannya adalah untuk menekan praktik premanisme dan gangguan lain yang dapat merusak ketertiban umum serta mengganggu iklim investasi di daerah.
“Kalau berperilaku pidana, proses hukum tetap berjalan. Tapi bagi yang tidak ada unsur pidana tapi membuat resah, akan dibawa ke barak militer setelah program bela negara untuk anak selesai,” ujar Dedi pada Minggu, 10 Mei 2025.
Pemprov Jawa Barat saat ini masih fokus menjalankan program bagi siswa, namun persiapan untuk gelombang warga dewasa sudah dimatangkan. Program akan menargetkan individu yang kerap membuat keributan di tempat umum, mabuk-mabukan, atau bersikap premanisme.
“Pemuda dewasa nakal, preman, yang mau jadi preman, tukang mabok, tukang bikin onar, yang mengganggu pasar, perempatan, dan investasi, semua akan kita bina,” tegas Dedi.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Jabar telah menyiapkan skema dukungan bagi keluarga peserta program. Nantinya, peserta akan bekerja selama mengikuti pendidikan dan upahnya akan dikirim ke keluarganya di rumah.
“Yang ikut program kita pekerjakan, seperti kuli bangunan, tukang pikul, tukang macul, dan upahnya dikirim ke keluarga,” jelasnya.
Dedi menilai pendekatan ini bisa menjadi solusi efektif menghindari efek negatif dari pidana ringan yang justru bisa meningkatkan tingkat kejahatan pelaku.
“Kalau dihukum karena nyuri ayam, masuk penjara 6 bulan, nanti keluar malah nyuri sapi. Ini harus dicegah dengan pembinaan yang tepat,” ujarnya.
Agar program ini berjalan optimal, Dedi akan bekerja sama dengan Polda Jawa Barat, Polres Metro, dan seluruh polres di kabupaten/kota. Mereka akan berperan dalam menjaring warga yang akan dibina dan memastikan program pelatihan di pusat pendidikan TNI berjalan efektif.
