Raja Ampat – Sejumlah warga di Pulau Wayag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, mengusir wisatawan asing yang kapalnya tengah bersandar di wilayah tersebut pada Rabu, 11 Juni 2025. Peristiwa ini diduga berkaitan dengan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang yang beroperasi di pulau-pulau kecil Raja Ampat.
Kepala Dinas Pariwisata Raja Ampat, Ellen Risamasu, membenarkan insiden tersebut. Ia menyampaikan bahwa kapal yang membawa wisatawan asing diusir oleh warga saat tiba di kawasan Wayag. Menyikapi kejadian ini, pemerintah daerah mengeluarkan imbauan agar wisatawan tidak mengunjungi Pulau Wayag, Menyefun, dan sekitarnya untuk sementara waktu hingga situasi dinyatakan aman.
Ellen menyebut, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam telah mengunjungi lokasi dan melakukan mediasi dengan warga. Meski ada sejumlah tuntutan dari masyarakat, detail permintaan tersebut masih belum disampaikan secara resmi.
Sementara itu, Kapolres Raja Ampat AKBP Jems Oktavianus Tegay membenarkan bahwa gejolak masyarakat muncul setelah pemerintah mencabut izin empat perusahaan tambang. Ia mengaku telah melakukan upaya mediasi, namun ditolak oleh warga. Saat ini, tim dari Mabes Polri dan Polda Papua Barat Daya telah diterjunkan ke lokasi untuk memantau kondisi di lapangan.
Dalam video yang beredar, terlihat warga mendatangi kapal wisatawan dengan perahu tradisional (long boat), meneriakkan seruan agar kapal meninggalkan perairan Wayag. Wisatawan yang hendak berenang pun diminta kembali ke kapal.
Sebelumnya, aksi pemalangan telah dilakukan warga Suku Kawei sebagai bentuk protes atas pencabutan IUP empat perusahaan tambang, termasuk PT Kawei Sejahtera Mining (KSM). Aksi tersebut dilakukan sejak Senin, 9 Juni 2025, oleh warga dari empat marga pemilik hak ulayat Pulau Wayag, yakni Ayelo, Daat, Ayei, dan Arempele. Menurut tokoh adat sekaligus pemilik hak ulayat, Luther Ayelo, pemalangan dilakukan karena pencabutan izin tambang dianggap mengancam masa depan ekonomi masyarakat lokal.
