SeputarSukabumi – Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia politik terus menjadi perhatian di Kabupaten Sukabumi. Salah satu langkah nyata dilakukan melalui kegiatan Workshop Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) yang digelar pada Kamis, 19 Juni 2025 di ruang Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sukabumi. Acara ini mengusung tema “Peran Perempuan dalam Dunia Politik dan Dampak Kemajuan Teknologi”.
KPP sendiri merupakan wadah para legislator perempuan dari berbagai tingkatan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan, serta membangun sistem politik yang adil gender dan inklusif.
Workshop ini menjadi ruang dialog lintas sektor antara anggota legislatif, lembaga pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi turut hadir dan menyuarakan komitmennya terhadap peningkatan representasi perempuan di lembaga legislatif.
Kepala DP3A Kabupaten Sukabumi, Eki Radiana Rizki, menyatakan bahwa lembaganya berkomitmen untuk mendorong keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi terus bertambah. “Kami berharap keterwakilan perempuan di DPRD semakin meningkat,” ujarnya pada Jumat, 20 Juni 2025.
Lebih jauh, Eki menyebutkan bahwa target keterwakilan perempuan sebesar 30 persen sebagaimana diatur dalam kebijakan nasional menjadi tujuan yang harus diperjuangkan dalam pemilu legislatif mendatang. “Kami ingin afirmasi 30 persen perempuan dalam legislatif bisa benar-benar tercapai,” tambahnya.
Workshop ini juga menyoroti pentingnya kesiapan perempuan menghadapi tantangan digital dalam dunia politik. Transformasi teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dan berinteraksi dengan isu politik. Karena itu, DP3A menilai literasi digital politik sangat penting bagi perempuan agar mampu mengambil peran aktif dan strategis, tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang paham konteks dan isu.
Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan dunia politik di Kabupaten Sukabumi semakin inklusif dan terbuka bagi perempuan. Komitmen terhadap kesetaraan gender dalam parlemen menjadi bagian tak terpisahkan dari arah pembangunan daerah yang berpihak pada keadilan sosial dan kesetaraan hak.
