SUKABUMI – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-155 yang digelar di Ruang Rapat DPRD Palabuhanratu, Rabu (10/9/2025), menjadi momentum refleksi sekaligus ajang penyampaian arahan strategis pembangunan daerah. Acara Roksa Sawala itu dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, Bupati Sukabumi Asep Japar, Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, serta tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Ia mendorong penggunaan bambu sebagai bahan bangunan ramah lingkungan, program penghijauan, serta penataan tata ruang yang lebih baik.
Selain itu, Dedi menyoroti layanan dasar yang harus diprioritaskan, seperti perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, serta peningkatan pelayanan rumah sakit agar lebih cepat dan responsif.
Gubernur juga menegaskan perlunya pemekaran daerah. Menurutnya, jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi yang sudah melampaui dua juta jiwa membuat pelayanan publik tidak bisa maksimal jika hanya ditangani oleh satu daerah administratif. “Pemekaran adalah langkah strategis agar pelayanan publik bisa lebih dekat dan merata, sekaligus mendukung efektivitas pengelolaan anggaran,” ujarnya.
Bupati Sukabumi Asep Japar menegaskan bahwa penetapan Hari Jadi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 menjadi pengingat atas sejarah panjang daerah. Ia memaparkan capaian pembangunan, di antaranya program pendidikan dan beasiswa Generasi Mencrang, layanan kesehatan gratis Sukabumi Sakti, pengembangan UMKM Motekar, serta upaya menjaga status UNESCO Global Geopark Ciletuh-Palabuhanratu.
Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mendukung gagasan pemekaran. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperluas cakupan pelayanan dan mempercepat pemerataan pembangunan. “Hari Jadi ini harus menjadi titik tolak untuk membangun Sukabumi yang lebih berdaya saing dan sejahtera,” ujarnya.
Peringatan Hari Jadi ke-155 Kabupaten Sukabumi pun menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat demi tercapainya pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
