SUKABUMI – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 memasuki tahap pembahasan setelah Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyampaikan jawaban atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD.
Jawaban tersebut disampaikan Wakil Bupati Sukabumi Andreas yang mewakili Bupati Sukabumi Asep Japar dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (2/10/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi itu dipimpin Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali. Sejumlah unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat, serta undangan lainnya turut hadir.
Andreas menjelaskan, seluruh pandangan, catatan, dan masukan yang disampaikan tujuh fraksi DPRD telah mendapat tanggapan dari pemerintah daerah. Selanjutnya, poin-poin tersebut akan dibahas lebih mendalam melalui komisi-komisi DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Menurut Andreas, pembahasan lanjutan diharapkan berlangsung secara sinergis dan terperinci sehingga kebijakan anggaran yang nantinya ditetapkan dapat memberikan manfaat secara merata bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran pimpinan OPD dalam setiap agenda pembahasan bersama DPRD. Koordinasi mengenai keterlibatan kepala dinas dalam pembahasan tersebut dapat dilakukan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menyampaikan bahwa jawaban pemerintah daerah akan menjadi salah satu bahan dalam pembahasan Raperda APBD 2027 pada agenda selanjutnya.
Budi mengatakan, pembahasan bersama mitra kerja dan komisi-komisi DPRD akan dimulai pada Senin (5/10/2026).
Pemkab Siapkan Strategi Optimalisasi Pendapatan
Dalam jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan fraksi, Pemkab Sukabumi menyampaikan sejumlah strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Upaya tersebut antara lain melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi, pembaruan data wajib pajak, serta penagihan piutang daerah.
Pemerintah juga akan menggali potensi pendapatan dari sejumlah sektor, seperti pariwisata, pertambangan, perikanan, dan properti. Namun, optimalisasi pendapatan tersebut akan tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat, khususnya agar tidak memberikan beban berlebih kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Di sisi belanja, pelayanan dasar menjadi salah satu fokus dalam rancangan APBD 2027. Alokasi untuk sektor pendidikan tercatat sebesar 31,16 persen, sementara anggaran kesehatan mencapai 18,95 persen dari total belanja daerah.
Untuk sektor infrastruktur, pemerintah daerah mengarahkan anggaran pada pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jaringan irigasi, penyediaan air minum, sanitasi, serta peningkatan akses menuju kawasan wisata.
Selain itu, rancangan APBD 2027 diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian dan agroindustri, menjaga ketahanan pangan, mengembangkan pariwisata, mendukung UMKM dan koperasi, serta mempercepat penanganan stunting.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak semata-mata dilakukan dengan mengurangi belanja. Efisiensi diarahkan untuk memastikan setiap program memiliki target dan hasil yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran diarahkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas pemerintah daerah.
