Garut — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa sembilan warga sipil yang meninggal akibat ledakan amunisi di Kabupaten Garut telah lama bekerja membantu aktivitas TNI di lokasi tersebut. Menurutnya, para korban bukan pendatang baru, melainkan telah memiliki pengalaman panjang di bidang tersebut.
“Mereka memang bekerja di sana. Ada yang sudah sampai 10 tahun menjalani pekerjaan ini setiap hari. Jadi ini bukan sesuatu yang mereka lakukan sesekali, tapi sudah menjadi profesi,” ujar Dedi saat mengunjungi RSUD Pameungpeuk, Selasa (13/5/2025), usai menemui keluarga para korban.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Dedi, akan menanggung seluruh kebutuhan anak-anak korban, termasuk biaya pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan bahwa Pemprov akan mengambil alih penuh tanggung jawab tersebut.
“Anak-anak korban yang belum menikah akan menjadi tanggungan kami. Untuk sekolah, untuk kebutuhan sehari-hari, semua akan kami urus,” tegasnya.
Sebagai bentuk duka dan bantuan awal, Pemprov juga menyiapkan santunan senilai Rp 50 juta bagi masing-masing keluarga korban, yang akan digunakan untuk biaya pemakaman dan keperluan lain.
“Santunan ini disiapkan sebesar Rp 50 juta per orang. Untuk anak-anak korban yang masih sekolah, kami pastikan akan mendapatkan dukungan hingga kuliah,” jelas Dedi.
Sebelumnya, ledakan amunisi TNI yang terjadi di Garut menewaskan sembilan warga sipil yang diketahui bekerja di lingkungan fasilitas penyimpanan amunisi. Peristiwa ini memicu perhatian publik dan sejumlah anggota DPR meminta agar penyebab ledakan diusut secara tuntas mengingat adanya korban jiwa.
