Sukabumi – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Ramzi Akbar Yusuf, menyampaikan sejumlah kritik terhadap arah pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dalam Rapat Paripurna ke-9 DPRD, Sabtu (14/6/2025), ia menilai visi besar Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarokah) terlalu banyak bersifat seremonial dan belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Ramzi menyoroti pentingnya percepatan program Universal Health Coverage (UHC) di daerah, mengingat masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat dan layak.
“UHC sangat penting dan mendesak. Banyak masyarakat sangat membutuhkan layanan kesehatan yang cepat dan aman,” ujar Ramzi.
Ia mencontohkan insiden yang pernah terjadi di RSUD Sekarwangi, di mana seorang pasien meninggal dalam perjalanan karena respons rumah sakit yang dinilai lamban. Menurutnya, sistem layanan kesehatan di Kabupaten Sukabumi harus lebih inovatif dan tanggap agar kepercayaan publik tidak terus menurun.
Selain sektor kesehatan, Ramzi juga menyoroti lemahnya implementasi program pemberdayaan pemuda dan pengembangan UMKM. Ia menilai, selama ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan masih sebatas formalitas tanpa dampak nyata.
“Target UMKM harus jelas. Jangan hanya seremoni, tapi harus mengangkat ekonomi masyarakat dan anak muda. Saya tidak melihat adanya program khusus bagi pemuda dalam sektor pertanian, usaha, dan lainnya,” tegasnya.
Ramzi menekankan, infrastruktur yang dibangun akan sia-sia jika tidak didukung oleh pemberdayaan masyarakat, khususnya generasi muda. Dalam konteks bonus demografi, ia menilai pemerintah daerah harus memasukkan program-program terintegrasi yang melibatkan pemuda dalam berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata.
“Pariwisata Sukabumi sangat menarik, tapi belum dikelola dengan target yang realistis. Bonus demografi bisa jadi bencana demografi jika tidak dimanfaatkan dalam program pemerintah,” ujarnya.
Ia berharap agar RPJMD 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi peta jalan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan memberikan ruang nyata bagi generasi muda untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.
