Sukabumi – Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pencari kerja di sebuah pabrik di Kecamatan Cikembar menuai kecaman keras dari Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi. Ia menegaskan praktik pungli tidak boleh lagi terjadi di wilayah Sukabumi.
“Ya, tentunya saya sangat prihatin dengan kondisi seperti itu. Orang menuntut hak bekerja, tetapi justru dibebani dengan pungutan liar. Kami di Komisi IV sangat mengecam keras praktik pungli ini,” tegas Ferry, Rabu (10/9/2025).
Ferry mengungkap, pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan suami korban untuk mendapatkan bukti tambahan yang akan diserahkan kepada tim Saber Pungli Kabupaten Sukabumi. Ia juga sudah melakukan koordinasi dengan Polres Sukabumi agar perkara ini segera diproses.
“Dengan bukti tambahan itu, nantinya akan diserahkan ke tim Saber Pungli untuk mengungkap para pelaku. Insyaallah perkaranya akan segera digelar untuk memastikan apakah ada keterlibatan perusahaan di dalamnya,” jelasnya.
Menurut Ferry, kasus ini harus menjadi evaluasi bagi semua perusahaan agar memberantas pungli dari internal mereka. Ia juga menekankan pentingnya keberanian masyarakat untuk melapor jika menjadi korban, bukan hanya mengadu di media sosial.
“Minimnya laporan membuat kasus seperti ini sulit ditindaklanjuti. Kami berharap setiap korban pungli jangan takut, beranilah melapor supaya pungli ini bisa kita berantas bersama-sama,” ujarnya.
Ferry menegaskan, DPRD hanya berwenang melakukan pengawasan, sedangkan penindakan berada di tangan kepolisian dan tim Saber Pungli. “Kami hanya bisa mengawasi dan meneruskan laporan. Harapan kami, sindikat ini segera dibongkar sehingga masyarakat bisa merasa aman dan berkeadilan saat mencari kerja, tanpa harus dibayang-bayangi pungli,” pungkasnya.
