Bandung – Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi secara nasional. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sebanyak 261 pekerja terdampak PHK di Jabar pada Agustus 2025. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan Sumatera Selatan dengan 113 pekerja dan Kalimantan Timur dengan 100 pekerja.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa tingginya angka PHK di wilayahnya merupakan konsekuensi dari populasi penduduk serta skala industri terbesar di Indonesia.
“Penduduk Jabar paling besar, industrinya juga paling besar. Kalau ada gangguan 1 persen saja, dampaknya otomatis lebih besar dibandingkan daerah lain yang jumlah industrinya lebih sedikit,” ujar Dedi, Selasa (16/9/2025).
Meski demikian, Dedi memastikan ada peluang baru yang akan menyerap tenaga kerja. Sejumlah investasi dijadwalkan mulai beroperasi pada Oktober 2025. Selain itu, Pemprov Jabar tengah menyiapkan sistem rekrutmen tenaga kerja berbasis daring untuk memudahkan masyarakat dalam mencari pekerjaan.
“Bulan Oktober ini kami akan luncurkan sistem pelayanan tenaga kerja online, dimulai dengan rekrutmen karyawan di Indramayu. Tahun depan Subang dan Bekasi juga akan ikut membuka rekrutmen,” jelasnya.
Dedi menilai, dinamika ketenagakerjaan tidak hanya soal tantangan, tetapi juga membuka ruang kesempatan. “Ada yang berhenti, tapi selalu ada peluang untuk masuk. Itulah siklus dunia kerja,” katanya.
Secara nasional, jumlah pekerja yang terkena PHK pada Agustus 2025 mencapai 830 orang. Jawa Barat menyumbang hampir sepertiga atau 29,07 persen dari total angka tersebut.
