SUKABUMI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi menanggapi serius potensi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang diperkirakan mencapai Rp159 miliar. Pemotongan ini dikhawatirkan akan memberikan dampak signifikan pada program pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menyatakan bahwa DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera merumuskan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan program prioritas tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.
“Kalau pemotongan benar terjadi, efisiensi dan refokusing pasti dilakukan di masing-masing OPD,” ujar Wawan Juanda usai menghadiri pelantikan pejabat di Gedung Juang 45, Rabu (29/10).
Perkuat Kemandirian Fiskal dan Inovasi
Politisi PKS ini menegaskan bahwa pembahasan APBD 2026 yang akan dimulai awal November akan difokuskan pada menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan sektor strategis, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Wawan menilai, potensi pengurangan TKD harus dijadikan momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Ia mengakui bahwa ketergantungan terhadap dana pusat masih tinggi, sehingga diperlukan inovasi dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pemasukan baru.
“Ini tantangan agar pemerintah daerah lebih kreatif mencari sumber pemasukan baru,” paparnya.
Optimisme dan Penguatan Pengawasan
Lebih lanjut, DPRD Kota Sukabumi akan memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang terbatas digunakan secara maksimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Fokus kami adalah efektivitas setiap rupiah anggaran,” ucap Wawan.
Wawan Juanda optimistis Kota Sukabumi mampu menghadapi tantangan keuangan ini dengan semangat kolaboratif antara eksekutif dan legislatif. Ia berharap sinergi yang harmonis dapat menghasilkan kebijakan yang solutif, sehingga Kota Sukabumi bisa tumbuh lebih mandiri dan berdaya saing.
