Sukabumi – Sebanyak 15 warga asal Sukabumi dilaporkan sempat terjebak di wilayah konflik bersenjata di perbatasan Thailand dan Kamboja saat berupaya bekerja ke luar negeri. Mereka diduga kuat menjadi korban jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang merekrut dengan modus penawaran kerja ilegal.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pro Ummat, Rangga Suria Danuningrat, mengungkapkan para korban sempat berada di zona berbahaya ketika melakukan penyeberangan darat dari Thailand menuju Kamboja. Pernyataan tersebut disampaikan Rangga pada Selasa, 16 Desember 2025.
“Sampai di perbatasan, sudah masuk ke arah Kamboja, wilayahnya dibombardir oleh Thailand. Kabar terakhirnya begitu, mereka sempat terjebak,” ujar Rangga.
Rangga menjelaskan, rombongan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan itu berangkat pada Selasa pekan sebelumnya. Para korban tidak diterbangkan langsung ke Kamboja, melainkan transit lebih dulu ke Thailand. Rute tersebut diduga sengaja dipilih oleh perekrut untuk menghindari pengawasan petugas imigrasi dan aparat penegak hukum.
Kasus ini terungkap setelah salah satu korban perempuan berinisial YY, warga Kota Sukabumi, berpamitan kepada keluarganya untuk bekerja ke luar negeri. Belakangan diketahui, YY diduga direkrut oleh mantan suaminya sendiri yang telah lebih dulu berada di Kamboja.
“Mantan suaminya di Kamboja mengirim uang Rp15 juta dan sebuah ponsel. Meski sempat dilarang orang tuanya, korban tetap berangkat,” kata Rangga pada Selasa, 16 Desember 2025.
Pada hari keberangkatan, YY ternyata tidak sendirian. Sebanyak 14 warga Sukabumi lainnya telah berkumpul dan diberangkatkan dalam satu rombongan. Mereka disebut tergiur iming-iming pekerjaan ringan yang hanya menggunakan telepon genggam dengan tawaran gaji antara Rp5 juta hingga Rp9 juta per bulan.
Meski sempat berada dalam situasi konflik bersenjata, Rangga memastikan bahwa berdasarkan informasi terakhir, seluruh warga Sukabumi tersebut telah selamat dan tiba di lokasi tujuan mereka di Kamboja.
“Alhamdulillah, kabar terbaru mereka sudah selamat dan sampai di tempat kerjanya di Kamboja. Namun kami tetap memantau karena mereka belum tentu memahami risiko hukum dan keselamatan di sana,” pungkas Rangga.
