Sukabumi – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kabupaten Sukabumi menjadi momentum bagi DPRD untuk menyoroti berbagai persoalan di sektor pendidikan, mulai dari kesejahteraan guru hingga kondisi infrastruktur sekolah.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji, menilai kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu, masih belum sesuai harapan. Ia menyebut, meskipun telah diangkat secara resmi, banyak guru yang belum merasakan peningkatan signifikan dalam hal penghasilan.
“Kaitan anggaran untuk pendidikan, kami mohon untuk ditingkatkan ke depan. Jangan sampai seperti sekarang, P3K paruh waktu yang harapannya besar, tapi kenyataannya belum berubah. Mudah-mudahan ke depan ada tambahan honor,” ujarnya usai mengikuti upacara Hardiknas di Cikembar, Sabtu (2/5/2026).
Selain itu, Paoji juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang masih memprihatinkan. Ia mengungkapkan masih banyak bangunan sekolah di Sukabumi yang mengalami kerusakan, bahkan hingga ambruk, terutama di wilayah dengan akses terbatas.
“Yang sudah rusak harus segera diperbaiki. Bangunan yang ambruk ini juga jadi persoalan serius,” tegasnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada tenaga pengajar, tetapi juga harus didukung oleh fasilitas yang memadai. Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan sumber daya manusia di tengah banyaknya guru yang akan memasuki masa pensiun.
Paoji turut menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi memengaruhi alokasi anggaran pendidikan. Ia menyebut adanya kekhawatiran bahwa sebagian anggaran pendidikan dialihkan untuk mendukung program tersebut.
“Konon katanya ada pemotongan anggaran pendidikan untuk mendukung program makanan gratis. Ini yang menjadi problem,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk tidak terlibat dalam program tersebut apabila berdampak pada sektor pendidikan.
“Secara struktural, PDIP tidak boleh terlibat dengan MBG jika berdampak pada pendidikan. Kalau terlibat dan terbukti, akan ada sanksi,” katanya.
Paoji berharap pemerintah daerah dapat lebih memprioritaskan sektor pendidikan, baik dari sisi kebijakan maupun penganggaran, guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi secara menyeluruh.
