Sukabumi – Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat kerja bersama sejumlah perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk membahas pengembangan potensi desa sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta kesejahteraan masyarakat.
Rapat yang berlangsung pada Kamis (11/6/2026) tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Pariwisata (Dispar), Bapperida, Bapenda, BPKAD, Forum Desa Wisata, serta APDESI.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan, mengatakan Kabupaten Sukabumi memiliki potensi besar di sektor wisata desa, baik wisata alam maupun budaya.
Menurutnya, berdasarkan hasil pendataan terbaru yang dilakukan tim Dispar dan DPMD, terdapat sekitar 62 desa yang memiliki potensi objek wisata. Namun, baru 30 desa dan satu kelurahan yang dinilai siap untuk dikembangkan lebih lanjut.
“Ada sekitar 62 desa yang memiliki potensi objek wisata alam dan budaya, namun hasil dari pendataan terbaru oleh Tim Dispar dan DPMD, desa yang memiliki kesiapan untuk dikembangkan baru ada 30 desa dan 1 kelurahan,” ujarnya.
Ia menilai potensi yang dimiliki desa merupakan aset yang harus dikelola secara optimal agar mampu menjadi daya tarik wisatawan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Karena itu, desa-desa didorong untuk membangun ekosistem wisata yang terintegrasi, tidak hanya mengandalkan objek wisata alam, tetapi juga mengembangkan wisata budaya, kuliner khas daerah, penginapan, transportasi pendukung, hingga produk kerajinan UMKM sebagai cendera mata bagi wisatawan.
“Potensi desa ini karunia yang harus kita kelola dengan baik agar menjadi magnet daya tarik wisatawan. Wisatawan tidak hanya menikmati objek wisata alamnya, tetapi juga budaya, kuliner, penginapan, transportasi, hingga hasil kerajinan masyarakat yang dapat menjadi kenangan berkesan,” katanya.
Iwan menegaskan Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi mendukung langkah dinas terkait untuk terus melakukan pembinaan kepada desa-desa yang memiliki potensi wisata agar pengelolaannya semakin profesional dan berkelanjutan.
Menurutnya, peningkatan kapasitas pengelolaan wisata desa akan berdampak langsung terhadap peningkatan PADes yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
“Saya dari Komisi I sangat mendukung dinas terkait agar lebih maksimal dalam melakukan pembinaan sehingga desa-desa tersebut semakin profesional dalam mengelola wisata. Pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan PADes dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
