Sukabumi – Peringatan Syukuran Hari Nelayan Cisolok ke-29 menjadi momentum untuk menyoroti berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat pesisir, mulai dari belum rampungnya pembangunan dermaga Cisolok hingga harapan legalisasi penangkapan benih bening lobster (BBL) sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi, Leni Liawati, mengatakan pembangunan dermaga Cisolok yang hingga kini belum selesai telah berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan. Kondisi tersebut membuat banyak nelayan harus bersandar di pelabuhan lain, termasuk hingga wilayah Banten, sehingga biaya operasional, terutama bahan bakar, menjadi lebih besar.
Selain persoalan infrastruktur, Leni menyoroti semakin berkurangnya hasil tangkapan ikan yang turut memengaruhi pendapatan nelayan. Menurutnya, banyak nelayan berharap pemerintah pusat dapat membuka kembali peluang legalisasi penangkapan benih bening lobster untuk dibudidayakan secara legal, sehingga mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi masyarakat pesisir.
Ia menjelaskan bahwa kewenangan pengaturan terkait benih bening lobster berada di pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah hanya dapat menindaklanjuti apabila telah terdapat kebijakan nasional yang menjadi dasar penyusunan regulasi di daerah.
Leni juga mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi sebagian nelayan masih memerlukan perhatian serius. Tingginya biaya operasional melaut, ditambah keterbatasan fasilitas sandar, membuat penghasilan yang diperoleh sering kali tidak sebanding dengan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Selain aspek ekonomi, DPRD Kabupaten Sukabumi turut mendorong peningkatan perlindungan bagi nelayan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Leni, diperlukan langkah jemput bola dan pendampingan agar proses pendaftaran menjadi lebih mudah, termasuk melalui peran pemilik perahu atau koordinator kelompok nelayan dalam mengelola kepesertaan secara kolektif.
DPRD Kabupaten Sukabumi berharap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir dapat memperoleh perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dukungan terhadap penyediaan infrastruktur, penguatan perlindungan sosial, serta kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan nelayan dinilai penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir sekaligus memperkuat sektor perikanan di Kabupaten Sukabumi.
