SUKABUMI – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sukabumi, Bayu Permana, menyoroti ketidaksesuaian antara tema pembangunan daerah dengan struktur anggaran dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang berlangsung di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi, Rabu (5/8/2026).
Rapat tersebut membahas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Hadir dalam pembahasan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi bersama tim perangkat daerah serta unsur fraksi DPRD lainnya. Bayu mengikuti rapat sebagai Ketua Fraksi PKB sekaligus anggota Banggar DPRD.
Dalam forum tersebut, Bayu mengakui bahwa secara umum dokumen Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 menunjukkan capaian indikator makro daerah yang cukup baik. Berdasarkan evaluasi tahun 2025, sebagian besar indikator tercatat berada dalam tren positif dan melampaui target yang telah ditentukan.
Bayu juga menilai arah pembangunan Kabupaten Sukabumi pada 2026 telah ditetapkan dengan sejumlah fokus, yakni penguatan tata kelola pemerintahan, pengembangan agroindustri, penguatan sektor pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur.
Namun, menurutnya, fokus tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam struktur belanja yang tercantum dalam dokumen perubahan anggaran.
Ia menyebut tema pembangunan Kabupaten Sukabumi pada 2026 menitikberatkan pada penguatan agroindustri dan pariwisata. Akan tetapi, dalam ringkasan perubahan anggaran belum terlihat adanya penambahan anggaran untuk kedua sektor tersebut maupun peningkatan belanja produktif yang secara jelas diarahkan untuk mendukung agroindustri dan pariwisata.
Bayu menilai kondisi tersebut berpotensi membuat tema pembangunan hanya berhenti sebagai bagian dari dokumen perencanaan apabila tidak disertai dukungan fiskal yang memadai untuk pelaksanaannya di lapangan.
Selain struktur belanja, Bayu turut menyoroti penurunan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam dokumen perubahan KUA-PPAS.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, realisasi IKLH pada 2025 mencapai 69,87, sementara target pada 2026 justru ditetapkan sebesar 66,15. Dengan demikian, target tersebut turun sekitar 3,72 poin dibandingkan capaian aktual pada tahun sebelumnya.
Menurut Bayu, penurunan target IKLH tersebut tidak sejalan dengan narasi pemerintah daerah yang menyatakan komitmen untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
Ia menilai apabila capaian IKLH pada 2025 sudah mencapai 69,87, maka target 2026 semestinya setidaknya dipertahankan atau ditingkatkan. Penurunan target dinilai tidak sesuai dengan semangat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.
Fraksi PKB, kata Bayu, meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan agroindustri dan pariwisata tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta mitigasi bencana.
Fraksi PKB juga mendorong pemerintah daerah mendukung target pembangunan kawasan agroindustri dan pariwisata sesuai dengan prioritas RKPD 2026 serta visi Bupati Sukabumi “Mubarokah” (Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah).
Salah satu usulan yang disampaikan yakni menjalankan program perlindungan kawasan sumber air berbasis pengetahuan tradisional Patanjala sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025.
Bayu menegaskan bahwa perlindungan sumber air harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kawasan agroindustri dan destinasi pariwisata, terutama di wilayah yang memiliki kerawanan terhadap kekeringan, longsor, maupun bencana ekologis lainnya.
Ia meminta pemerintah daerah melaksanakan program perlindungan kawasan sumber air berbasis pengetahuan tradisional Patanjala di kawasan agroindustri dan pariwisata. Menurutnya, pembangunan harus dijalankan dengan menghindari risiko bencana sekaligus memberikan jaminan keberlanjutan bagi generasi mendatang.
Catatan Fraksi PKB tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2026. Sorotan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan anggaran di DPRD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka fiskal, tetapi juga menyangkut keselarasan antara visi pembangunan, prioritas RKPD, penguatan ekonomi daerah, serta perlindungan lingkungan hidup di tengah tantangan ekologis yang semakin dihadapi Kabupaten Sukabumi.
