SUKABUMI – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti rencana penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Dalam rancangan tersebut, PAD Kabupaten Sukabumi pada 2027 ditargetkan mencapai Rp897,54 miliar. Angka tersebut lebih rendah Rp6,36 miliar atau sekitar 0,70 persen dibandingkan target dalam APBD murni 2026 yang mencapai Rp903,91 miliar.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Gerindra sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar), Ruslan Abdul Hakim. Pernyataan itu disampaikan setelah rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi pada Kamis (1/10/2026).
Ruslan menilai proyeksi penurunan PAD perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBD. Terlebih, pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi pada 2027 berada pada rentang 5,44 hingga 7,51 persen.
Gerindra juga mencermati beberapa komponen PAD yang mengalami penurunan. Target pajak daerah diproyeksikan turun sekitar Rp817,31 juta, dari Rp496,52 miliar menjadi Rp495,70 miliar. Sementara itu, komponen lain-lain PAD yang sah berkurang Rp9,18 miliar menjadi Rp139,43 miliar.
Di sisi lain, penerimaan dari retribusi daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 1,47 persen.
Ruslan juga menyoroti masih besarnya kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat terhadap struktur pendapatan daerah. Dalam RAPBD 2027, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp3,266 triliun atau sekitar 78,29 persen dari total pendapatan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diimbangi dengan langkah konkret untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan sendiri. Gerindra mendorong pemerintah daerah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD dengan pendekatan yang inovatif.
Sejumlah langkah yang diusulkan antara lain memperluas digitalisasi sistem pajak dan retribusi, mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Permukaan, memanfaatkan aset milik daerah yang belum produktif, serta meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pariwisata dan pertambangan.
Upaya peningkatan PAD tersebut diharapkan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat sehingga tidak menambah beban bagi kelompok ekonomi kecil.
Lima Rekomendasi Gerindra
Dalam pembahasan RAPBD 2027, Fraksi Gerindra menyampaikan lima rekomendasi kepada pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut meliputi penyelarasan kebijakan APBD dengan program nasional, penguatan sektor agroindustri dan pariwisata, pengembangan digitalisasi PAD, pengelolaan pembiayaan dan defisit secara tepat, serta percepatan proses pengadaan melalui skema early tender.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyampaikan bahwa RAPBD 2027 akan diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian dan pariwisata. Selain itu, pemerintah juga menempatkan peningkatan konektivitas infrastruktur, ketahanan pangan, serta pelayanan dasar sebagai bagian dari arah kebijakan anggaran.
Pemkab Sukabumi juga menyatakan akan terus melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan PAD.
Usulan pelaksanaan early tender turut mendapat respons positif dari pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan memungkinkan pekerjaan fisik dan pembangunan infrastruktur strategis dapat dimulai sejak triwulan pertama 2027.
Sementara itu, usulan integrasi sistem e-tax dan pelaksanaan audit kepatuhan Pajak Air Permukaan akan menjadi bagian dari materi yang dibahas lebih lanjut dalam tahapan pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD.
