SUKABUMI – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti struktur pendapatan daerah dalam Rancangan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dinilai masih cukup tinggi, sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami penurunan.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Hera Iskandar, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (1/10/2026).
Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi diproyeksikan mencapai Rp4,171 triliun. Sementara itu, total belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,240 triliun.
Di tengah struktur tersebut, target PAD ditetapkan sebesar Rp897,54 miliar. Nilai itu turun Rp6,36 miliar atau sekitar 0,70 persen dibandingkan target dalam APBD murni 2026 yang mencapai Rp903,91 miliar.
Hera mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian karena pemerintah daerah pada saat yang sama memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi pada 2027 berada di kisaran 5,44 persen hingga 7,51 persen.
Menurutnya, penurunan target PAD perlu dikaji lebih lanjut agar pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan dapat turut meningkatkan kapasitas pendapatan daerah.
Transfer Pusat Masih Mendominasi Pendapatan
Fraksi Gerindra mencatat Transfer Keuangan Daerah (TKD) masih menjadi komponen terbesar dalam pendapatan Kabupaten Sukabumi. Dalam RAPBD 2027, transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan berkontribusi sekitar 78,29 persen terhadap total pendapatan daerah.
Gerindra mendorong Pemkab Sukabumi untuk memperluas sumber-sumber pendapatan daerah guna memperkuat kapasitas fiskal. Beberapa langkah yang diusulkan mencakup digitalisasi pemungutan retribusi serta optimalisasi pajak daerah, termasuk Pajak Air Permukaan.
Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak juga dinilai perlu diperkuat. Namun, pelaksanaannya diminta tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat agar peningkatan PAD tidak menimbulkan beban yang berlebihan.
Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan PAD. Potensi dari berbagai sektor ekonomi lokal dinilai perlu dikelola secara optimal agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Anggaran Infrastruktur Meningkat
Selain sisi pendapatan, Gerindra turut memberikan perhatian terhadap belanja daerah, khususnya alokasi untuk pembangunan infrastruktur.
Belanja Modal yang diperuntukkan bagi jalan, jaringan, dan irigasi tercatat sebesar Rp288,27 miliar. Anggaran tersebut meningkat 57,28 persen dibandingkan sebelumnya.
Kenaikan anggaran tersebut, menurut Gerindra, perlu diikuti dengan pengawasan yang ketat agar pembangunan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Fraksi tersebut meminta pemerintah daerah memperhatikan kualitas pekerjaan konstruksi, transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan selama pelaksanaan proyek.
Ekonomi Desa Didorong Lebih Produktif
Gerindra juga mengusulkan penguatan perekonomian berbasis desa sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
Salah satu gagasannya adalah mengintegrasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP), dan Koperasi Desa Merah Putih dalam sebuah ekosistem ekonomi yang saling terhubung.
Koperasi desa diharapkan dapat berperan dalam rantai pasok program MBG sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh berbagai pelaku usaha lokal, termasuk petani, peternak, nelayan, dan sektor usaha lainnya.
Gerindra juga mendorong penguatan ketahanan pangan dan energi melalui optimalisasi anggaran irigasi, termasuk untuk mendukung pembukaan sawah baru.
Sementara itu, Bonus Produksi Panas Bumi sebesar Rp8 miliar diusulkan untuk diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan sekaligus mendukung upaya konservasi lingkungan.
BUMD Diminta Tingkatkan Kontribusi
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi salah satu perhatian dalam pandangan Fraksi Gerindra. Pemerintah daerah didorong melakukan evaluasi dan restrukturisasi BUMD melalui audit kinerja serta perbaikan tata kelola.
Gerindra berharap BUMD dapat memberikan kontribusi nyata terhadap PAD melalui pembagian dividen dan Return on Investment (ROI) yang dapat diukur. Dengan demikian, BUMD diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan daerah, bukan justru menambah beban fiskal.
Lima Rekomendasi Gerindra
Di akhir pandangan umumnya, Fraksi Gerindra yang dipimpin Teddi Setiadi dengan sekretaris Ruslan Abdul Hakim menyampaikan lima rekomendasi kepada Bupati Sukabumi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Lima rekomendasi tersebut meliputi:
-
Menyesuaikan APBD 2027 dengan Asta Cita, termasuk memperkuat program MBG, KDMP, dan Koperasi Desa.
-
Membangun ekosistem agroindustri dan pariwisata secara terintegrasi.
-
Mendorong digitalisasi serta melakukan rekayasa target PAD untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
-
Menghitung pembiayaan neto dan SiLPA sebesar Rp68,58 miliar secara cermat guna mengantisipasi potensi defisit maupun tunda bayar pada akhir tahun anggaran.
-
Melaksanakan lelang dini atau early tender untuk paket belanja modal infrastruktur setelah evaluasi gubernur selesai, sehingga pekerjaan fisik dapat dimulai sejak Triwulan I 2027.
Secara umum, Fraksi Gerindra menilai RAPBD 2027 perlu diarahkan tidak hanya untuk mendanai program pembangunan, tetapi juga meningkatkan kemampuan fiskal Kabupaten Sukabumi.
Penguatan PAD, pengembangan potensi ekonomi lokal, pembenahan tata kelola BUMD, serta peningkatan efektivitas belanja dinilai menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan agar pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan.
