SUKABUMI – Potensi sumber daya kelautan di pesisir selatan Jawa Barat dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu persoalan yang masih menjadi ancaman adalah praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing, di tengah keterbatasan pengawasan pemerintah terhadap komoditas laut di sepanjang kawasan tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Lina Ruslinawati, saat melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan (Satpel) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan (PSDKP WS), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Sukabumi, Selasa (20/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Jabar mengevaluasi program kerja, pengawasan sarana dan prasarana, serta optimalisasi fungsi pengawasan komoditas laut di sepanjang pesisir selatan Jawa Barat.
Menurut Lina, peran UPTD PSDKP Wilayah Selatan sangat penting dalam menjaga ekosistem laut sekaligus melindungi hak-hak nelayan lokal dari praktik penangkapan ikan ilegal. Namun, kinerja pengawasan dinilai belum maksimal akibat keterbatasan dukungan operasional.
“Garis Pantai Selatan Jawa Barat membentang panjang dan luas, mulai dari ujung Kabupaten Sukabumi hingga Kabupaten Pangandaran. Untuk melakukan pengawasan yang efektif dan menjangkau titik-titik terjauh, dibutuhkan anggaran operasional yang memadai, mulai dari ketersediaan kapal patroli yang prima hingga bahan bakarnya,” ujar Lina Ruslinawati melalui keterangan tertulis.
Politisi perempuan dari Partai Gerindra tersebut menambahkan, minimnya anggaran operasional menjadi salah satu kendala utama bagi petugas pengawas di lapangan untuk melakukan patroli laut secara berkala dan menjangkau berbagai titik pengawasan.
“Ini menjadi salah satu yang akan Komisi II DPRD Jabar perjuangkan yaitu penguatan alokasi anggaran dan pemenuhan sarana prasarana yang proporsional bagi mitra kerja di sektor kelautan dan perikanan ini.”
Lina menilai penguatan pengawasan menjadi langkah strategis, tidak hanya untuk menjaga keamanan sumber daya kelautan, tetapi juga mendorong peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir pantai selatan.
Karena itu, Komisi II DPRD Jabar akan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan operasional balai pengawasan, termasuk pemenuhan fasilitas pendukung patroli laut.
“Komisi II akan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memberikan perhatian lebih pada aspek operasional balai pengawasan ini. Potensi laut selatan kita melimpah, dan itu tidak akan bisa dimaksimalkan jika fungsi pengawasan dan perlindungannya masih minim fasilitas,” pungkas Lina.
