SUKABUMI – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan, Anang Janur, menyoroti persoalan ketidakakuratan penataan data desil sosial yang dinilai merugikan masyarakat kurang mampu.
Ketidaksesuaian data tersebut menyebabkan sejumlah warga miskin, masyarakat berstatus miskin ekstrem, hingga penyandang disabilitas masuk ke dalam kategori desil tinggi. Akibatnya, mereka kehilangan hak mendapatkan jaminan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Persoalan tersebut mencuat saat Anang Janur menggelar Reses Ketiga Tahun Sidang 2026 di Kampung Pasirkasongket, Desa Talagamurni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, Senin (26/10/2026).
Anang menegaskan, persoalan data desil harus segera dievaluasi dan dibenahi oleh pihak terkait agar bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Ya, warga menyampaikan dua hal yang utama, yaitu berkaitan dengan BPJS PBI dan perbaikan jalan. Tentu ini akan menjadi catatan penting bagi kami, terutama dalam mendorong penyelesaian masalah kekacauan data desil ini,” kata Anang di sela-sela kegiatan reses.
Sebagai langkah konkret, Anang mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi melakukan reorientasi dan efisiensi anggaran daerah dengan memprioritaskan pemenuhan layanan kesehatan masyarakat.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mengalihkan alokasi anggaran untuk kebutuhan yang kurang mendesak ke pembiayaan jaminan kesehatan bagi warga yang kehilangan kepesertaan akibat penyesuaian data desil.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi dan sinergi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menutup kekurangan pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Warga Keluhkan Infrastruktur Jalan
Selain persoalan jaminan kesehatan, warga Desa Talagamurni juga menyampaikan keluhan mengenai kondisi infrastruktur di wilayah selatan Sukabumi.
Masyarakat mendesak adanya perbaikan menyeluruh terhadap akses jalan, baik jalan berstatus kabupaten maupun jalan desa yang mengalami kerusakan dan mengganggu mobilitas serta aktivitas ekonomi warga.
Anang berjanji akan mengawal seluruh aspirasi masyarakat Cibitung dan wilayah Pajampangan secara umum. Aspirasi tersebut akan diperjuangkan melalui pembahasan anggaran serta rapat kerja DPRD Kabupaten Sukabumi bersama dinas-dinas teknis terkait.
Ia berharap persoalan ketidakakuratan data penerima BPJS PBI dan kerusakan infrastruktur jalan dapat segera ditindaklanjuti sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.
