Jakarta — Setelah pemerintah menetapkan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional, muncul tangkapan layar pesan yang diduga berasal dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berisi arahan agar kader partai menolak gelar tersebut. Pesan itu juga disebut meminta kader menggalang opini publik menentang keputusan pemerintah.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira enggan menanggapi secara rinci terkait pesan tersebut dan meminta agar hal itu ditanyakan langsung kepada Hasto Kristiyanto. Upaya konfirmasi kepada Hasto hingga kini belum mendapatkan respons.
Andreas sebelumnya memang mengkritik pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Ia menegaskan bahwa kritik itu merupakan pandangannya sebagai anggota DPR RI yang membidangi masalah hak asasi manusia (HAM).
Sementara itu, politikus PDIP Guntur Romli menegaskan bahwa penolakan terhadap Soeharto bukan karena instruksi partai, melainkan sikap ideologis kader PDI Perjuangan. “Penolakan terhadap Soeharto itu DNA kader PDI Perjuangan karena kami berprinsip melawan kezaliman, pembunuhan manusia, KKN, dan membela rakyat kecil. Jadi tidak perlu menunggu instruksi dari Sekjen,” ujarnya pada Selasa (11/11/2025).
Guntur juga membantah kebenaran pesan yang beredar. Ia menegaskan bahwa tangkapan layar tersebut palsu dan hanya bertujuan mencoreng nama baik partai. “Siapa pun bisa membuat tangkapan layar seperti itu. Itu palsu, hanya untuk mengambinghitamkan Sekjen kami,” katanya.
Menurut Guntur, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi 1998. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin pelaku pelanggaran di masa Orde Baru disejajarkan dengan tokoh-tokoh yang menjadi korban rezim tersebut.
“Pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto sama saja dengan mengkhianati Reformasi ’98. Bagaimana mungkin sosok yang digulingkan rakyat tiba-tiba disebut pahlawan? Bagaimana mungkin Marsinah dan Gus Dur yang menjadi korban kekerasan Orde Baru diposisikan setara dengan pelakunya?” tegasnya.
Ia menambahkan, seharusnya negara menagih ganti rugi kepada keluarga Soeharto sebagaimana putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, bukan malah memberi penghargaan. “Negara harus menagih ganti rugi triliunan rupiah, bukan memberi gelar pahlawan dan tunjangan tahunan,” tutup Guntur.
