SEPUTARSUKABUMI – DPRD Kabupaten Sukabumi meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perusahaan umum daerah (Perumda) untuk segera menyesuaikan program kerja tahun anggaran 2026. Permintaan ini muncul sebagai respons terhadap tekanan fiskal signifikan akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional, yang menyebabkan anggaran daerah Sukabumi berkurang hingga lebih dari Rp700 miliar.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi bersama sejumlah OPD terkait, Perumda, dan mitra strategis keuangan daerah. Rakor digelar selama dua hari, Senin dan Selasa (6–7 Oktober 2025), bertempat di Aula Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri (AM TJM), Cibadak.
Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Bank BJB, BPKAD, Bagian Ekonomi Setda, serta seluruh Perumda di Kabupaten Sukabumi, termasuk Perumda AM TJM, BPR Sukabumi, Agro Sukabumi Mandiri (ASM), Pariwisata, Aneka Tambang Energi (ATE), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Anggota Komisi III DPRD, Hera Iskandar, menjelaskan bahwa pengurangan anggaran berdampak besar pada perencanaan dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, Komisi III mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi dan menyesuaikan program agar tetap fokus pada kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Pembahasan ini akan kita lanjutkan bersama TAPD agar hasilnya konkret dan terintegrasi dalam proses penyusunan anggaran,” tambahnya.
Penekanan pada Efisiensi dan Produktivitas
Hera Iskandar menekankan pentingnya efisiensi dan kreativitas dalam menyusun program di tengah keterbatasan fiskal. Ia menegaskan bahwa program yang bersifat prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan ekonomi dan pelayanan publik, harus diutamakan.
“Yang utama itu kegiatan yang primer dulu, baru yang sekunder. Kita fokus pada program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah penyesuaian, kegiatan yang bersifat administratif dan operasional internal akan dikurangi atau ditunda, agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan produktif.
Hera berharap, meskipun menghadapi tekanan anggaran, OPD dan Perumda dituntut untuk berpikir keras dan bertindak cerdas, serta menunjukkan kinerja terbaiknya melalui solusi dan inovasi baru. “Kalau anggaran besar, tinggal belanja. Tapi kalau anggaran terbatas, kita dituntut berpikir keras dan bertindak cerdas. Ini saatnya pembuktian,” pungkasnya.
