Sukabumi – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman, menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menggeser prioritas anggaran pendidikan.
Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cikembar, Sabtu (2/5/2026).
Menurut Paoji, peningkatan kualitas pendidikan harus tetap menjadi fokus utama pemerintah, tidak hanya dari sisi pemenuhan gizi siswa, tetapi juga pada aspek pembiayaan, infrastruktur, serta ketersediaan tenaga pendidik.
“Jangan sampai fokusnya hanya pada gizi kesehatan saja. Pendidikan juga harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia menyinggung adanya informasi yang mengaitkan alokasi anggaran pendidikan dengan program MBG. Hal tersebut dinilai perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak berdampak pada sektor pendidikan, terutama di daerah yang masih membutuhkan banyak dukungan.
“Konon katanya ada pemotongan anggaran pendidikan yang dibantukan ke program makanan gratis. Ini yang jadi problem hari ini,” katanya.
Paoji menegaskan bahwa pembangunan pendidikan membutuhkan dukungan yang komprehensif, mulai dari perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas guru, hingga pemenuhan kebutuhan pembelajaran.
“Pendidikan itu harus didukung infrastruktur, guru, dan sarana,” ucapnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan sikap internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait program tersebut. Menurutnya, terdapat arahan agar kader partai tidak terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
“Dari pusat sampai bawah, kami tidak terlibat dan tidak setuju dengan keterlibatan dalam program MBG,” tegasnya.
Ia turut menyoroti besarnya anggaran yang digelontorkan dalam program tersebut serta potensi dampaknya di masyarakat. Paoji mengingatkan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan.
“Kalau dilihat dari hitung-hitungan, anggarannya besar. Jangan sampai justru tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dalam setiap kebijakan pemerintah. Ia berharap sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.
“Lebih baik peningkatan pendidikan yang ditingkatkan, jangan hanya sebatas anak harus sehat,” pungkasnya.
