SUKABUMI – Komitmen politik untuk mengawal pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara kembali menguat. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi menyatakan siap mendukung dan mengawal perjuangan Presidium Sukabumi Utara dalam mewujudkan daerah otonom baru (DOB), meski prosesnya masih terbentur moratorium pembentukan daerah baru oleh Pemerintah Pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan usai DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi menerima kunjungan Presidium Sukabumi Utara beserta jajaran pengurus di Sekretariat DPC Partai Gerindra, Jalan Pondok Lengsir, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Senin (27/7/2026).
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, B.B.A., S.H., mengatakan perjuangan pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara merupakan aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan sejak lama. Karena itu, Partai Gerindra memandang upaya tersebut perlu terus dikawal hingga mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Fraksi Gerindra bersama DPC Partai Gerindra berkomitmen untuk terus mengawal perjuangan Presidium Sukabumi Utara agar cita-cita pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara dapat terwujud,” ujar Yudha.
Sebagai langkah awal, Gerindra akan memperkuat komunikasi dengan anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Heri Gunawan, yang bertugas di Komisi II DPR RI. Menurut Yudha, dukungan dari tingkat nasional sangat diperlukan mengingat usulan pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara telah masuk dalam pembahasan pemerintah pusat.
Di tingkat daerah, DPC Gerindra juga akan menggerakkan Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi untuk membangun komunikasi dengan seluruh fraksi. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan dukungan politik yang lebih luas terhadap perjuangan pemekaran wilayah.
Selain memperkuat dukungan legislatif, Partai Gerindra juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar berbagai persyaratan administratif dan rekomendasi yang diperlukan dapat dipersiapkan secara matang sebagai bagian dari proses pengajuan kepada pemerintah pusat.
Yudha menilai, pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara bukan hanya soal pemisahan wilayah administrasi, tetapi juga menjadi upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan potensi ekonomi yang dimiliki kawasan Sukabumi Utara, pemekaran diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan masyarakat sangat besar agar pemekaran ini segera terwujud. Dengan daerah otonom baru, pembangunan akan lebih merata, pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, dan potensi daerah dapat dikembangkan secara maksimal,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut menjadi salah satu bentuk konsolidasi antara unsur politik dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan perjuangan pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara. Meski moratorium pembentukan daerah otonom baru masih berlaku, berbagai pihak berharap komunikasi yang terus dibangun di tingkat daerah maupun nasional dapat membuka peluang agar aspirasi masyarakat Sukabumi Utara segera memperoleh tindak lanjut dari pemerintah pusat.
