SUKABUMI – DPRD Kabupaten Sukabumi kembali menggelar rapat paripurna yang membahas sejumlah agenda strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan para pemangku kepentingan.
Dalam rapat tersebut, terdapat empat agenda utama yang menjadi fokus pembahasan. Keempatnya meliputi persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyandang Disabilitas, persetujuan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, penyampaian nota pengantar Bupati mengenai penyertaan modal, serta penyampaian nota pengantar usulan inisiatif DPRD terkait perubahan Raperda Ketenagakerjaan.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menjelaskan bahwa dua dari empat agenda tersebut telah memperoleh persetujuan setelah melalui tahapan pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Sementara dua agenda lainnya akan dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurut Budi, seluruh proses pembahasan dilakukan secara mendalam melalui alat kelengkapan DPRD agar kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.
Ia berharap setiap tahapan pembahasan mampu menghasilkan regulasi dan kebijakan yang berkualitas, berpihak pada kepentingan masyarakat, serta menjadi landasan dalam memperkuat pembangunan daerah.
Budi menambahkan, DPRD akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal melalui pembahasan berbagai kebijakan strategis yang diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dalam penyusunan berbagai kebijakan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
