Sukabumi – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi menyatakan keberatan terhadap rencana penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 10 hingga 20 persen dalam KUA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026.
Fraksi Gerindra menilai kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan tidak seharusnya menjadikan hak ASN sebagai salah satu pos yang dikurangi terlebih dahulu. Pemerintah daerah didorong mencari sumber efisiensi dari sejumlah belanja lain yang masih memungkinkan untuk ditekan.
Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu, Jumat (4/9/2026).
Menurut Hera, persoalan arus kas daerah yang ketat akibat proyeksi pendapatan yang dinilai kurang tepat tidak semestinya dibebankan kepada ASN maupun camat. Ia menilai aparatur pemerintah memiliki posisi penting sebagai pelaksana pelayanan publik sekaligus penggerak berbagai program pemerintah.
Sejumlah program seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga penanggulangan bencana membutuhkan dukungan kinerja aparatur yang maksimal.
Hera menegaskan, apabila pemerintah harus melakukan penghematan, maka belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial serta operasional rutin perkantoran sebaiknya dievaluasi terlebih dahulu sebelum menyentuh hak pegawai.
“Sungguh tidak adil jika keringat para aparatur ini yang paling awal dikorbankan saat daerah mengencangkan sabuk pengaman. TPP ASN harus dilindungi secara utuh,” tegasnya.
Gerindra Soroti Pemangkasan Anggaran Jalan dan Irigasi
Selain persoalan TPP ASN, Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian terhadap struktur belanja modal dalam rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi 2026.
Gerindra mencatat Belanja Modal secara keseluruhan mengalami peningkatan sekitar 19,05 persen atau setara Rp70,13 miliar. Namun, di tengah kenaikan tersebut, alokasi untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi justru mengalami pengurangan sebesar Rp3,45 miliar atau sekitar 1,88 persen.
Sebaliknya, anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin meningkat 56,35 persen atau sekitar Rp48,24 miliar. Sementara itu, Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan 59,13 persen atau sekitar Rp46,87 miliar.
Kondisi tersebut menurut Gerindra perlu dikaji ulang. Infrastruktur jalan dan irigasi dinilai memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian, UMKM, serta distribusi barang dan hasil produksi.
Fraksi Gerindra juga mencatat adanya kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp40,60 miliar atau 2,68 persen serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp38,15 miliar atau 3,13 persen.
Dengan kondisi tersebut, Gerindra meminta pemerintah daerah kembali mempertajam prioritas anggaran agar lebih banyak diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
PAD Menurun, Defisit APBD Meningkat
Dari sisi pendapatan daerah, Fraksi Gerindra menyoroti adanya penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,73 miliar atau 0,97 persen.
Penurunan terbesar terjadi pada pos Lain-Lain PAD yang Sah, yang berkurang sekitar 15,23 persen atau Rp22,64 miliar.
Sementara total Pendapatan Daerah justru mengalami peningkatan sekitar Rp89,47 miliar. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi tambahan pendapatan transfer dari pemerintah pusat melalui Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp93,46 miliar.
Gerindra juga menyoroti peningkatan defisit anggaran yang cukup besar. Defisit yang sebelumnya berada di angka Rp68,58 miliar meningkat menjadi Rp149,72 miliar atau bertambah sekitar 118,30 persen.
Defisit tersebut kemudian ditutup melalui penyesuaian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) hasil audit BPK yang mencapai Rp169,72 miliar.
Menurut Fraksi Gerindra, tingginya SiLPA juga menunjukkan masih adanya anggaran yang belum terserap secara optimal. Di antaranya terdapat sekitar Rp81,11 miliar pada RSUD/BLUD serta Rp65,12 miliar pada Kas Bebas RKUD.
Kondisi itu dinilai perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah, terutama terkait kualitas perencanaan dan efektivitas penyerapan anggaran.
Empat Rekomendasi Fraksi Gerindra
Untuk memperbaiki struktur Perubahan APBD 2026, Fraksi Gerindra yang diketuai Tedy Setiadi dengan Ruslan Abdul Hakim sebagai sekretaris menyampaikan empat rekomendasi.
Pertama, melakukan restrukturisasi Belanja Modal Kerakyatan dengan mengembalikan alokasi anggaran jalan dan irigasi sebesar Rp3,45 miliar melalui rasionalisasi belanja gedung dan peralatan yang masih memungkinkan untuk ditunda.
Kedua, memastikan hak TPP ASN tetap diberikan secara utuh dengan mengarahkan penghematan pada perjalanan dinas, kegiatan seremonial dan belanja operasional rutin.
Ketiga, memperkuat digitalisasi sektor pendapatan daerah guna meningkatkan optimalisasi pajak dan retribusi tanpa menambah beban bagi pelaku UMKM.
Keempat, mempercepat pemanfaatan dana yang masih tersimpan di BLUD dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan RSUD/BLUD. Dana yang belum terserap diharapkan dapat segera dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, termasuk memenuhi kebutuhan obat-obatan.
Fraksi Gerindra menegaskan akan terus mengawal empat rekomendasi tersebut dalam pembahasan lanjutan Perubahan APBD 2026, baik melalui komisi-komisi DPRD maupun Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi.
